Menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) di Hong Kong untuk Pemilu 2024 adalah pengalaman yang sangat berharga sekaligus menantang bagi saya, terutama karena ini adalah pertama kalinya saya terlibat langsung dalam dunia politik. Sebagai WNI yang bekerja di Hong Kong, saya merasa terpanggil untuk berkontribusi dalam proses demokrasi Indonesia, meskipun berada di luar negeri.

Chapter 1

Awal Mula Terjun ke Dunia Politik

Sebelumnya, saya sama sekali tidak memiliki pengalaman di bidang politik. Namun, ketika KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia) Hong Kong membuka pendaftaran untuk relawan pengawas pemilu, saya memutuskan untuk mendaftar. Saya ingin memastikan bahwa Pemilu 2024 berjalan lancar, khususnya bagi WNI di Hong Kong yang memiliki hak suara.

Setelah melalui proses seleksi, saya terpilih sebagai Ketua Panwaslu Hong Kong.

Menjadi Panwaslu Pemilu 2024 di Hong Kong bukan hanya tantangan mengawasi 164 ribu WNI di wilayah Hong Kong dan Macau, tapi juga memimpin tim yang awalnya asing—saya yang berprofesi desainer fashion, Yessy, seorang pendeta aktivis buruh migran, dan Crystal, seorang guru part-time. Kami harus belajar bekerja sama, meski latar belakang dan profesi kami sangat berbeda!

Di balik kinerja tim inti Panwaslu Hong Kong yang terdiri dari tiga orang, terdapat dua pilar pendukung yang perannya sering tak terlihat namun vital: Pak Aan, staf senior yang saat itu hampir purna tugas, dan Ibu Eka, spesialis keuangan KJRI Hong Kong.

Pelantikan dan Pembekalan oleh Bawaslu Pusat di Hong Kong

Tanggal 18 Mei 2023 menjadi momen bersejarah bagi kami ketika secara resmi dilantik sebagai Panwaslu untuk wilayah Hong Kong dan Macau oleh Ibu Lolly Suhenty, komisioner Bawaslu RI Pusat yang khusus datang ke Hong Kong. Acara berlangsung khidmat di Aula Ramayana KJRI Hong Kong, dihadiri oleh perwakilan PPLN, KJRI, dan tiga orang Panwaslu dari Taiwan yang juga dilantik dalam kesempatan yang sama.

Di sela-sela pelatihan, kami sempat berdiskusi informal dengan tiga Panwaslu Taiwan. Pertukaran pengalaman ini sangat berharga, mengingat Taiwan juga memiliki populasi WNI yang besar. Kami sepakat untuk menjaga komunikasi dan saling berbagi praktik terbaik.

Proses pelantikan dan pelatihan intensif selama tiga hari itu tidak hanya membekali kami pengetahuan teknis, tetapi juga melahirkan persahabatan yang dalam dengan tiga anggota Panwaslu Taiwan: Mas Hanas, Mas Riza, dan Mbak Ayu.

Pengalaman Pertemuan Resmi Pertama dengan PPLN Hong Kong

Salah satu aspek terpenting dalam tugas kami sebagai Panwaslu Hong Kong adalah mengawasi kinerja Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) selaku penyelenggara pemilu. Di sinilah kami beruntung bisa bekerja sama dengan Romo Agustinus Guntoro, Ketua PPLN Hong Kong 2024 yang juga seorang imam Katolik. Sebagai sesama umat Katolik, hubungan kerja kami dengan Romo Guntoro terjalin sangat harmonis, dibangun di atas dasar kepercayaan dan komitmen bersama untuk menyukseskan pemilu.

Sehari setelah kami dilantik resmi oleh Bawaslu RI sebagai Panwaslu, kami langsung melaksanakan pertemuan official pertama dengan PPLN. Momen ini menjadi sangat penting karena inilah pertama kalinya kami bertemu secara formal sebagai dua lembaga yang memiliki hubungan struktural – kami sebagai pengawas dan mereka sebagai penyelenggara.

Ruang rapat KJRI Hong Kong menjadi saksi pertemuan bersejarah ini.

Chapter 2

Menyatukan Langkah Bersama Komunitas Indonesia di Hong Kong

Pasca pertemuan resmi dengan PPLN, tim Panwaslu segera memulai kerja nyata dengan menggalang kolaborasi bersama berbagai organisasi masyarakat Indonesia di Hong Kong. Kami menggelar serangkaian pertemuan dengan perwakilan organisasi buruh migran, mahasiswa, dan diaspora di Hong Kong.

Saya masih ingat betapa tegangnya atmosfer saat pertama kali memimpin rapat koordinasi dengan para ketua organisasi yang sudah berpengalaman puluhan tahun. Dengan rendah hati, kami memulai dialog dengan mendengarkan lebih dulu – mendata semua keluhan dan pengalaman mereka dalam pemilu-pemilu sebelumnya. Perlahan tapi pasti, melalui pendekatan personal dan transparansi proses, kami berhasil membangun kepercayaan.

Yang paling menyentuh adalah ketika para teman-teman pekerja migran yang awalnya enggan berbicara, akhirnya dengan semangat mengajukan diri menjadi relawan pengawas dan bahkan mengundang kami ke acara-acara organisasi untuk mensosialisasikan Pemilu 2024 ini.

Mereka inilah yang kemudian menjadi ujung tombak kami dalam memantau proses pemilu hingga ke pelosok komunitas. Setiap minggu, kami rutin mengadakan pertemuan kecil di berbagai lokasi – dari Victoria Park di Causeway Bay sampai ke Macau.

Tidak jarang diskusi berlangsung hingga larut malam, ditemani kopi dan kue sederhana. Tantangan terberat justru datang dari keterbatasan waktu, karena sebagian besar peserta adalah pekerja domestik yang hanya punya hari libur di Minggu. Namun, semangat mereka luar biasa – rela menghabiskan satu-satunya hari libur untuk urusan pemilu. Saya menyaksikan sendiri bagaimana demokrasi bisa tumbuh subur di tanah rantau ketika semua pihak dilibatkan secara bermakna.

Pelajaran terbesar adalah ketika masyarakat merasa dilibatkan, mereka akan dengan sukarela menjadi mata dan telinga kami di lapangan. 

Menjabat sebagai Ketua Panwaslu Hong Kong menghadirkan gelombang kesibukan yang tak terduga, mengubah saya—seorang desainer biasa—menjadi sosok yang harus siap tampil di depan publik kapan pun. 

Saya harus cepat beradaptasi dengan rutinitas baru: berpidato hampir tiap minggu di berbagai forum WNI Hong Kong, sebuah tantangan yang cukup berat saat itu.

Chapter 3

Perjalanan Pembelajaran: Dari Jakarta ke Berbagai Negara

Menjadi anggota Panwaslu membuka kesempatan bagi saya untuk mengikuti berbagai Bimbingan Teknis (Bimtek) tidak hanya di Hong Kong, tetapi juga di beberapa negara, termasuk beberapa kali dapat kesempatan pulang ke Jakarta untuk pelatihan intensif.

Pengalaman Pertama di Jakarta: Bimtek di Merlyn Park Hotel
Pada awal masa tugas, saya dan tim mengikuti Bimtek perdana di Merlyn Park Hotel, Jakarta, yang dihadiri oleh Panwaslu dari berbagai negara. Sebagai orang yang sama sekali baru di dunia pengawasan pemilu, saya merasa seperti mahasiswa yang baru masuk kuliah—semua materi terasa asing namun menarik.

Perjalanan ke Jakarta sebagai anggota Panwaslu Hong Kong memberikan saya kesempatan emas untuk mengunjungi dua institusi kunci dalam pemilu Indonesia: Kantor Pusat Bawaslu RI dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Saya berkesempatan bertemu langsung dengan Bapak Rahmat Bagja, Pimpinan Bawaslu RI.

Di sela-sela kunjungan resmi ke kantor Bawaslu RI, kami juga mendapat kehormatan khusus untuk mengunjungi ruang kerja Ibu Lolly Suhenty, komisioner Bawaslu yang pernah melantik kami di Hong Kong. 

Malam Santai di Grand Indonesia: Cerita dan Tawa di Sela Tugas Pengawasan Pemilu

Setelah seharian penuh mengikuti serangkaian bimtek yang intens dan mengunjungi kantor Bawaslu RI, saya dan beberapa rekan Panwaslu dari negara lain memutuskan untuk melepas penat dengan menjelajah Jakarta. Pilihan kami jatuh pada Grand Indonesia, salah satu ikon hiburan dan kuliner di jantung kota, kami berjalan kaki  yang letaknya hanya sekitar 15 menit dari kantor Bawaslu. Cuaca Jakarta yang cerah dan tidak terlalu panas membuat jalan santai ini terasa menyenangkan.

Malam itu, di tengah gemerlap lampu Grand Indonesia, kami bukan lagi sekadar rekan sejawat dalam tugas pengawasan pemilu. Kami telah menjadi teman yang terhubung oleh pengalaman unik sebagai penjaga demokrasi di berbagai belahan dunia.

“Dari diskusi serius di ruang bimtek sampai obrolan santai sambil menikmati kuliner lokal, inilah indahnya persaudaraan sesama pengawal pemilu.”

Menyambangi Kantor DKPP: Tempat Etik Pemilu Diuji
Berbeda dengan kesibukan Bawaslu, kantor DKPP di Jalan Merdeka Barat memancarkan aura khidmat. Di sinilah pelanggaran etik penyelenggara pemilu diadili.

Kunjungan ini menyadarkan saya bahwa pengawasan pemilu tidak hanya tentang hukum prosedural, tapi juga tentang nilai-nilai kehormatan dan moral dalam penyelenggaraan demokrasi.

Malam Penuh Makna di Kantor Bawaslu

Sebagai puncak dari rangkaian kunjungan kerja kami di Jakarta, Bawaslu RI mengadakan acara makan malam perpisahan yang penuh kejutan untuk seluruh Panwaslu Luar Negeri.

Malam itu—tepat sebelum kami kembali ke negara masing-masing—menjadi saksi pertemuan tak biasa antara keseriusan pengawalan demokrasi dan keceriaan persaudaraan, kami mendapat undangan spesial untuk makan malam perpisahan di kantor Bawaslu RI.

Acara sederhana ini berubah menjadi momen tak terlupakan ketika kami menyadari Ketua KPU Hasyim Asy’ari turut hadir, dan puncaknya adalah penampilan kejutan dari D’masiv.

Kesan Mendalam: Persaudaraan Panwaslu yang Menyambung ke Seluruh Penjuru Dunia

Menjadi Panwaslu Hong Kong tak hanya memberi saya pengalaman mengawal demokrasi, tapi juga jaringan persaudaraan lintas negara yang tak ternilai. Salah satu momen paling berkesan terjadi saat liburan ke Tokyo—kota metropolitan yang gemerlap—di mana saya secara tak terduga bertemu dengan Mas Arief dan Mas Slamet, rekan sesama Panwaslu yang bertugas di Jepang.  

Kami janjian bertemu malamnya di restoran wagyu spesial di Shinjuku.

Di atas meja, steak Wagyu A5 bermarbel sempurna menguapkan aroma butter, tapi pembicaraan kami justru panas membahas “A5″ versi kami sendiri.

Chapter 4

Panwaslu Day: Momen Bersejarah Sosialisasi Pemilu Bernuansa Budaya di Hong Kong

Salah satu pengalaman paling berkesan selama menjabat sebagai Ketua Panwaslu Hong Kong adalah ketika kami menggelar Panwaslu Day, sebuah acara sosialisasi pengawasan pemilu yang dikemas dengan pendekatan budaya.

Acara ini menjadi istimewa karena kedatangan tamu kehormatan Sekjen Bawaslu RI, Bapak La Bayoni, beserta tim dari Jakarta, yang secara khusus terbang ke Hong Kong untuk mendukung kegiatan kami.

Hadir pula Bapak Yul Edison, Konjen RI Hong Kong, serta puluhan perwakilan ormas Indonesia di Hong Kong—mulai dari asosiasi buruh migran, mahasiswa, hingga komunitas seni.

“Jika pemilu adalah pesta demokrasi, maka Panwaslu Day adalah pestanya sebelum pesta—di mana semua orang diundang, semua suara didengar.” 

Kaos Panwaslu Hong Kong

Sebagai seorang desainer yang terjun ke dunia Panwaslu, saya tak bisa menahan diri untuk tidak membuat merchandise khusus Panwaslu Hong Kong—sebuah cara kreatif untuk membangun branding sekaligus mempermudah sosialisasi. Hasilnya? Kaos kami tak hanya jadi alat sosialisasi, tapi juga item koleksi yang diburu WNI!

Chapter 5

Deklarasi Damai Pemilu 2024: Momen Sejarah Rekonsiliasi Parpol di Hong Kong

Salah satu puncak pengalaman saya sebagai Ketua Panwaslu Hong Kong adalah ketika kami menyelenggarakan Deklarasi Damai Pemilu 2024—sebuah acara monumental yang mempertemukan seluruh perwakilan partai politik (parpol) Indonesia di Hong Kong untuk pertama kalinya dalam semangat persaudaraan. Acara digelar di ruang serbaguna gedung BNI Hong Kong di Admiralty, sebuah lokasi strategis yang menjadi simbol netralitas.

Setelah pembacaan butir-butir deklarasi, lalu mengundang semua parpol untuk menandatangani naskah komitmen berukuran besar.

Tak ada kata yang cukup menggambarkan kebanggaan dan keharuan yang saya rasakan ketika melihat semua perwakilan parpol—yang di tanah air kerap bersaing sengit— Pada hari itu di Hong Kong, berdiri berdampingan dengan tawa lepas untuk berfoto bersama usai Deklarasi Damai.

Chapter 6

Sinergi Harian dengan KJRI Hong Kong: Dari Ruang Kerja Sampai Meja Konjen

Menjabat sebagai Ketua Panwaslu tak hanya berarti mengawal demokrasi, tapi juga membangun relasi intensif dengan jajaran KJRI Hong Kong—khususnya dengan Bapak Yul Edison, Konsul Jendral RI. Awalnya saya, sebagai seorang karyawan swasta, yang tak terbiasa berurusan dengan birokrasi tinggi, saya harus cepat belajar “bahasa diplomasi”.  

Leadership by Example, Bapak Konjen Yul Edison mengajarkan bahwa otoritas sejati terlihat dari kesediaan turun ke lapangan—proses ini mengubah saya memahami esensi kepemimpinan: bukan tentang jabatan, tapi kesiapan melayani. Dan saya masih ingat “blusukan” sosialisasi Pemilu mengunjungi pekerja migran bersama beliau di jalan-jalan sampai jembatan North Point saat itu.

Sebagai seorang desainer yang tiba-tiba terjun ke dunia politik, duduk di ruang rapat KJRI bersama pejabat pemerintah Indonesia terasa seperti masuk ke dimensi baru—dan keputusan kecil berdampak pada 164.691 WNI di Hong Kong dan Macau. Setiap rapat bukan hanya agenda formal, melainkan laboratorium kepemimpinan yang mengajarkan saya arti sejati demokrasi di perantauan.  

Kursi ruang rapat di KJRI Hong Kong itu menjadi tempat duduk paling berharga dalam hidup saya—di sanalah saya belajar bahwa memimpin berarti mendengar lebih dalam, berdebat lebih cerdas, dan memutuskan dengan berani… meski terkadang tangan masih berkeringat.

Chapter 7

Hari-hari Terberat: Perjuangan Tanpa Henti di Balik Tumpukan Surat Suara

Akhir Desember 2023 menjadi titik awal tantangan terberat kami sebagai Panwaslu Hong Kong. Kabar resmi dari PPLN mengguncang: pemilu hanya bisa dilaksanakan di dalam KJRI dengan kuota 2.390 pemilih, sementara 162.301 WNI lainnya harus memilih via pos – kami langsung tersadar betapa besarnya tantangan yang menanti. Kebijakan ini muncul setelah pemerintah Tiongkok menolak izin penyelenggaraan TPS di luar gedung KJRI, memaksa kami mengandalkan sistem pos yang rumit.

Tantangan semakin berat ketika logistik surat suara tiba di Hong Kong beberapa minggu sebelum libur Natal secara bertahap. Saya dan tim harus mengawasi proses penerimaan logistik di kantor KJRI, yang mengharuskan saya mengorbankan jam kerja.

Pengawasan terhadap anggota KPPSLN (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri) dalam menghitung jumlah surat suara dan proses pelipatan berlangsung hingga larut malam selama berminggu-minggu. Setelah itu, kami harus mengawal pengiriman surat suara ke kantor pos pusat secara bertahap selama lebih dari dua minggu, hampir setiap hari, dengan jumlah yang sangat besar. Beban fisik dan mental saat itu sungguh luar biasa, namun tanggung jawab sebagai pengawas pemilu membuat saya tetap bertahan demi menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi.

Ketegangan Bermartabat: Surat Teguran yang Lahir dari Kepedulian

Minggu-minggu terakhir sebelum batas akhir pengiriman surat suara menjadi ujian tersulit bagi hubungan Panwaslu dan PPLN. Saat tim PPLN—di bawah pimpinan Romo Agustinus Guntoro terlihat kewalahan menghadapi ritme kerja yang “brutal” seperti sebuah misi yang “impossible”, namun kami di Panwaslu harus mengambil langkah tak populer: mengirim surat teguran resmi.

Bukan untuk menghakimi, melainkan membangunkan kesadaran kolektif bahwa misi ini akan gagal tanpa strategi baru. 

Dan akhirnya, ”We made the impossible possible!” 100% surat suara pos untuk WNI di Hong Kong dapat terkirim sebelum batas waktu akhir tanpa adanya pelanggaran.

Malam yang Tak Terlupakan di Queen Mary Hospital

Puncak kelelahan fisik menghantam saya tepat usai rapat darurat di KJRI membahas persiapan terakhir pengiriman surat suara, dunia tiba-tiba berputar. Kata-kata rekan seolah terdengar dari jauh, tangan saya gemetar mencengkeram meja, sebelum pandangan menghitam—saya terjatuh dan tak sadarkan diri. Malam itu juga saya di bawa istri masuk UGD di rumah sakit Queen Mary Hospital.

Di awal saya selalu bangga bisa kerja nonstop—“Ah, saya masih muda!”. Nyatanya, tubuh punya batas. Mengorbankan kesehatan bukan keberanian, tapi kebodohan. Demokrasi tak butuh martir.

“Malam di Queen Mary Hospital itu mengajariku: demokrasi hanya bisa dijaga oleh tubuh yang utuh. Tak ada pahlawan di UGD—hanya pasien yang lupa bahwa manusia punya keterbatasan.”

Tapi, di saat-saat seperti itu, solidaritas tim menjadi penyelamat.

Chapter 8

Pengalaman Pengawasan Kampanye di Hong Kong: Menjaga Demokrasi di Tanah Rantau

Pengawasan kampanye ormas dan partai politik Indonesia di tengah kerumunan kota dunia ini menjadi pengalaman dan pemandangan yang unik, terutama saat satu waktu berlangsung bersamaan dengan hiruk-pikuk perayaan tahun baru ketika tensi politik dan eforia liburan berpotongan.

Selalu setia mendampingi tim Panwaslu, Ibu Yuliana Ratih, Konsul Kepolisian KJRI Hong Kong, dalam menjalankan misi pengawasan proses masa kampanye, menjadi kunci menghadapi dinamika unik pemilu di tanah rantau saat itu.

Yang kadang menjadi dilema justru datang dari kebaikan hati masyarakat Indonesia di rantau. Setiap turun pengawasan kampanye, terutama saat bertemu tokoh ormas atau parpol yang sudah kenal baik—ajakan makan bersama hampir tak terelakkan.

Demi menjaga netralitas. Di tengah budaya makan bersama = silaturahmi, keputusan ini kerap terasa seperti mengkhianati ikatan kekeluargaan, tapi tetap harus saya jalankan, kadang menunjukkan cinta pada komunitas bukan dengan menerima nasi bungkusnya, tapi dengan melindungi hak pilih mereka.

Chapter 9

HARI YANG DI TUNGGU

Pada hari H pemilihan umum di Hong Kong, tanggal 13 Februari 2024, suasana begitu hidup meskipun masih dalam masa libur Tahun Baru Imlek. Masyarakat Indonesia di Hong Kong menunjukkan antusiasme luar biasa untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi, meskipun TPS yang tersedia hanya mampu menampung 2.390 pemilih sesuai kuota yang ditetapkan. Kami dari Panwaslu, bersama PPLN, tamu dari Kedutaan Besar RI di Beijing, serta perwakilan lembaga terkait dari Jakarta, telah bersiaga sejak pagi. Dukungan dari satuan pengaman khusus pemilu yang dikirim oleh pihak kepolisian Indonesia sangat membantu dalam menjaga ketertiban dan kelancaran proses pemungutan suara.

Segala skenario telah kami siapkan, namun tantangan di lapangan tetap tak terhindarkan. Salah satu momen paling berat dan mengaduk emosi dalam pelaksanaan pemilu TPS di Hong Kong ini adalah banyaknya warga yang datang ke TPS dengan harapan bisa memilih, namun ternyata mereka tidak menerima undangan karena nama mereka sudah tercatat sebagai pemilih melalui pos. Sesuai ketentuan, mereka tidak dapat memilih di TPS, dan penolakan ini menimbulkan kekecewaan yang mendalam. Kami harus menjelaskan dengan sabar dan tegas, menjaga suasana tetap kondusif, sambil tetap berpegang pada aturan yang berlaku. Di satu sisi saya paham betul bahwa setiap suara berharga. Di sisi lain, ada ratusan wajah berharap bisa menggunakan hak pilihnya. Menolak mereka berarti saya melanggar nurani, tapi kalau memaksakan memilih mereka berarti melanggar undang-undang pemilu. Namun seketika itu juga saya pikirkan perjuangan panjang tim penyelenggara agar pemilu adil dan teratur. Aturan dibuat demi melindungi hak semua warga, bukan untuk menyakiti, mengingat bahwa menjalankan hukum dengan konsisten adalah bentuk menghormati mereka juga.

Yang saya lihat, karakteristik mayoritas pemilih di Hong Kong dan Makau ini merupakan pekerja migran. Mereka memiliki mobilitas tinggi, jam kerja yang padat, dan keterbatasan akses komunikasi, sehingga tidak mudah bagi mereka untuk menerima maupun mengirim kembali surat suara atau undangan memilih. Banyak dari mereka tinggal di tempat kerja atau asrama yang tidak memiliki alamat pribadi yang jelas, sehingga pengiriman surat suara melalui pos sering kali tidak sampai langsung ke tangan pemilih. Semua ini menjadi tantangan besar bagi kami sebagai pengawas, yang harus memastikan hak pilih tetap terjaga di tengah kondisi yang tidak ideal.

Dalam proses Pemilu di Hong Kong, muncul pemberitaan provokatif yang menyesatkan publik, khususnya terkait pengiriman surat suara melalui pos. Media menyebutkan seolah-olah terjadi kegagalan besar karena 70 ribu surat suara tidak kembali, padahal faktanya 162 ribu surat telah dikirim 100% sesuai DPT (Daftar Pemilih Tetap). Tidak kembalinya surat bukan berarti gagal nyoblos—bisa jadi pemilih menerima surat tapi memilih tidak menggunakan haknya, atau surat sampai namun pemilih tidak berada di tempat, dan kendala personal lainnya.

Di tengah kesibukan dan tekanan itu, muncul pula gelombang informasi yang tidak benar—berita-berita hoaks yang menyebar begitu cepat di media sosial dan grup-grup pesan instan. Tantangan ini tidak hanya menguji profesionalisme, tetapi juga ketahanan mental dan komitmen kami terhadap proses suksesnya Pemilu di Hong Kong ini.

Kami menyusun dan mengeluarkan surat laporan pelanggaran resmi, yang mencatat berbagai bentuk penyebaran hoaks, potensi pelanggaran prosedural, serta tindakan-tindakan yang mengganggu kelancaran pemilu. Laporan ini tidak hanya sebagai bentuk dokumentasi, tetapi juga sebagai wujud komitmen kami untuk menjaga kredibilitas pemilu dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak pemilih yang sah.

Langkah ini kami ambil justru untuk menunjukkan bahwa pengawasan berjalan aktif dan responsif. Bahwa kami tidak tinggal diam ketika proses demokrasi terancam oleh disinformasi.

Saya menyayangkan bahwa informasi yang disampaikan ke publik tidak berimbang dan cenderung menyudutkan penyelenggara. Padahal, kami telah bekerja keras menjaga integritas, transparansi, dan kelancaran proses pemilu. Kami berharap media dan pengamat dapat lebih objektif, memberikan ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan fakta, dan tidak membentuk opini publik berdasarkan asumsi atau narasi sepihak.

Pengalaman Penghitungan Suara Pos di Hong Kong: 3 Hari 2 Malam Tanpa Henti

Pengalaman kami sebagai tim Panwaslu dalam mengawasi penghitungan suara pos Pemilu 2024 di Hong Kong adalah kisah penuh perjuangan dan dedikasi di tengah keterbatasan. Dengan hanya lima orang di tim inti, kami dihadapkan pada tugas berat: mengawasi penghitungan hampir 80 ribu surat suara pos yang harus dibuka dan dihitung dua kali—untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta DPR RI. Proses ini berlangsung selama tiga hari dua malam tanpa henti, menuntut ketelitian dan stamina luar biasa. Namun, tantangan terbesar bukan hanya soal fisik, melainkan juga regulasi.

Kami terbentur dengan Undang-Undang Pemilu yang tidak mengizinkan perekrutan pengawas tambahan khusus untuk penghitungan suara pos. Padahal, kondisi di Hong Kong sangat berbeda dengan daerah lain—jumlah surat suara pos yang masuk sangat besar dan kompleks. Karena keterbatasan regulasi, kami tidak bisa menambah personel pengawasan secara resmi. Akhirnya, diputuskan untuk mengangkat dua orang dari sekretariat, Mas Defa dan Mbak Novi sebagai tambahan tenaga bantu, agar pengawasan tetap berjalan dengan maksimal. Keputusan ini diambil demi menjaga integritas proses, meski secara struktural mereka bukan pengawas formal.

Sangat disayangkan, Undang-Undang Pemilu belum sepenuhnya mempertimbangkan situasi unik seperti di Hong Kong, di mana volume surat suara pos begitu masif dan membutuhkan penanganan khusus. Kami berharap ke depan ada evaluasi terhadap regulasi, agar pengawasan bisa lebih adaptif terhadap kondisi lapangan. Meski begitu, kami tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Di tengah tumpukan surat suara dan suara-suara yang terus menyebutkan nama calon, kami berjaga, mencatat setiap potensi pelanggaran, dan memastikan proses berjalan sesuai prosedur.

Di akhir proses, meski lelah, ada rasa bangga yang tak tergantikan—karena kami telah menjadi bagian dari sejarah demokrasi yang dijalankan dengan integritas, bahkan di tengah keterbatasan dan tantangan regulasi.

Chapter 10

Bab Penutup: Terang dari Layar Ponsel

Di balik layar ponsel, bantuan tak pernah berhenti mengalir. Rekan-rekan dari Bawaslu—Pak Iji, Pak Wegik, Pak Anang, Pak Yudha, Pak Amarulloh, Pak Herussey—dan tentu saja kepada seluruh insan Bawaslu yang tak bisa saya sebutkan satu per satu, namun jejak bantuannya begitu nyata dalam setiap langkah kami. Lewat WhatsApp, mereka hadir kapan pun dibutuhkan, bahkan hingga larut malam. Saran, pencerahan, dan semangat yang mereka berikan menjadi fondasi kuat dalam setiap keputusan yang kami ambil. Mereka bukan hanya pengarah teknis, tapi juga penjaga moral kami di tengah tekanan.

Namun keberhasilan ini tak akan lengkap tanpa menyebut para relawan pengawas TPS yang kami rekrut untuk mengawal jalannya pemilu di KJRI. Pak Slamet, Bu Nibing, Bu Amelia, dan Pak Andri—mereka adalah garda terdepan yang memastikan proses pemungutan suara berjalan jujur, adil, dan transparan. Dengan dedikasi tinggi, mereka hadir sejak pagi, mengawasi setiap detail, dan menjaga integritas proses demokrasi dengan penuh tanggung jawab.
Terima kasih bukanlah kata yang cukup untuk menggambarkan rasa hormat dan apresiasi dari saya.

Pengalaman ini mengajarkan saya bahwa di balik setiap pencapaian, selalu ada orang-orang hebat yang siap mendukung, bahkan di saat-saat tersulit. Hong Kong, Februari 2024, bukan hanya tentang pemilu—tapi juga tentang persaudaraan, ketangguhan, dan keyakinan bahwa kita bisa melewati segala rintangan, asalkan tetap bersatu.

Dan di akhir semua itu, sebuah kejutan manis datang. Dalam acara penutupan bersama Bawaslu di Jakarta, Panwaslu Hong Kong dianugerahi Penghargaan Pencegahan Inovatif dan Terbaik. Sebuah pengakuan yang bukan hanya membanggakan, tapi juga menjadi bukti bahwa kerja keras, ketulusan, dan kolaborasi lintas batas bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa.

Sebagai bentuk penghormatan dan rasa terima kasih, piala penghargaan tersebut kami serahkan kepada KJRI Hong Kong. Bukan hanya sebagai simbol keberhasilan, tapi sebagai kenang-kenangan atas dukungan dan sinergi yang telah terjalin selama proses pemilu.

Semoga penghargaan ini menyentuh hati setiap WNI di Hong Kong, bahwa ada sesama anak bangsa yang rela berkorban waktu, tenaga, bahkan kenyamanan pribadi—demi memastikan bahwa suara rakyat aman di perantauan.

-Selesai-

View this post on Instagram

A post shared by FX Andri (@fxanr)